Demonstrasi Sejuta Warga Prancis Menentang Kebijakan Pemerintah Macron
Pada hari Sabtu (11/02/2023), hampir satu juta orang Prancis berpartisipasi dalam demonstrasi keempat menentang kebijakan pensiun pemerintah Macron.
Sementara pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi nasional putaran keempat menentang rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiun negara, kehadiran luas pasukan keamanan dan polisi Prancis untuk menekan protes rakyat Paris menarik banyak perhatian. Pada hari Sabtu, polisi Prancis menghadapi para demonstran di seluruh negeri.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, lebih dari 960.000 orang berdemonstrasi di Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, dan kota-kota lain.
Para pengunjuk rasa berharap dengan berlanjutnya tekanan mereka, pemerintah Macron terpaksa mundur dari reformasi undang-undang pensiun.
Oleh karena itu, demonstrasi para pengunjuk rasa berikutnya direncanakan pada 16 Februari.
Di ibu kota Prancis, sekitar 100.000 warga Prancis ikut serta dalam demonstrasi, demonstrasi terbesar di Paris menentang perubahan undang-undang pensiun sejak protes dimulai bulan lalu.
Di beberapa daerah, demonstrasi disertai dengan kekerasan. Sebelumnya, pada 7 Februari, demonstrasi nasional ketiga terjadi sebagai protes terhadap perubahan undang-undang pensiun.
Yannick Jadot, salah satu tokoh politik partai The Greens Prancis dan salah satu kandidat putaran pertama pemilihan umum presiden, dalam sebuah tweet menyebut demonstrasi jutaan orang itu "keberhasilan besar mobilisasi melawan reformasi pensiun" dan menulis, Presiden Emmanuel Macron harus menghadapi penentangan luas dari warga Prancis terhadap proyek yang sangat tidak adil. Dengarkan dirinya sendiri dan hentikan.
Élisabeth Borne, Perdana Menteri Prancis beberapa waktu lalu menunjukkan draf reformasi kontroversial undang-undang pensiun, yang rencananya pemerintah Macron berniat untuk meratifikasinya pada tahun 2023.
Berdasarkan reformasi tersebut, pemerintah Prancis secara bertahap akan menaikkan usia pensiun di negaranya sebanyak tiga bulan dalam setahun mulai September ini.
Dengan demikian, pada tahun 2030, usia pensiun di Prancis akan mencapai 64 tahun.
Sejak pengumuman keputusan ini oleh pemerintah Prancis, telah terjadi dua pemogokan nasional sebagai protes. Selain itu, beberapa demonstrasi besar telah diadakan sejauh ini.
Rencana untuk mengubah undang-undang pensiun, yang dikaitkan dengan peningkatan usia pensiun, juga diusulkan pada 2019, dan pada saat yang sama, itu mendapat protes luas dari warga Prancis.
Pada hari Sabtu (11/02/2023), hampir satu juta orang Prancis berpartisipasi dalam demonstrasi keempat menentang kebijakan pensiun pemerintah Macron.
Rencana ini telah dilaksanakan kali ini dalam situasi di mana Prancis, seperti kebanyakan negara Eropa, menghadapi banyak masalah yang disebabkan oleh perang di Ukraina, termasuk inflasi dan meroketnya harga pangan dan energi.
Meskipun Macron masih dengan keras kepala menganggap reformasi ini perlu dan adil, lawan-lawannya menganggapnya "tidak bertanggung jawab" dalam situasi saat ini.
Serikat buruh, yang telah berulang kali dan sebelum pemilihan umum presiden Prancis, menyatakan penentangan mereka terhadap rencana perubahan undang-undang pensiun pemerintah Macron dan perpanjangan dua tahunnya, karena diskusi dan presentasi resminya menjadi lebih serius, mereka telah merencanakan program demonstrasi dan pemogokan besar-besaran.
Menurut klaim Kementerian Tenaga Kerja Prancis, peningkatan usia pensiun menjadi 64 tahun akan menyebabkan peningkatan pendapatan sistem pensiun dan saldonya sebesar 17,700 miliar euro pada tahun 2027.
Menurut Menteri Tenaga Kerja Prancis, Olivier Dussaud, masalah ini "perlu dan adil".
Serikat pekerja dan karyawan percaya bahwa ada cara lain untuk memastikan kelangsungan sistem pensiun, termasuk pajak atas orang kaya, meningkatkan saham kerja atau pensiunan orang kaya.
Francois Ruffin, anggota Parlemen Prancis mengatakan, Setelah tiga tahun krisis pandemi Corona, kami telah melelahkan rakyat Prancis. Setelah perang di Ukraina, orang-orang kesulitan membayar tagihan, lonjakan harga energi, gaji yang tidak dibayarkan tepat waktu, presiden yang pemilihannya kembali tidak menimbulkan antusiasme dan tidak dapat memenangkan mayoritas yang menentukan di parlemen, dan sekarang pemerintah telah mengumumkan rencana berdasarkan basis terbatas yang telah menyinggung masyarakat.
Dapat diprediksi bahwa ketika situasi dan kondisi semakin sulit bagi Prancis, terutama implementasi program pensiun, berlanjutnya inflasi dan kekurangan dalam masyarakat Prancis, situasi sosial negara ini akan semakin banyak krisis dan protes, serta pemogokan akan menjadi lebih luas.(sl)
