Tiga Alasan Israel untuk Bangun 3.623 Unit Rumah di Tepi Barat

Rezim Zionis Israel mengumumkan akan membangun 5.623 unit rumah dan pemukiman baru di Tepi Barat. Ini merupakan kelanjutan dari strategi aneksasi dan pendudukan atas tanah Palestina, yang telah dikecam oleh dunia.

Rezim ilegal Zionis menduduki tanah Palestina dengan dukungan Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendudukan wilayah Palestina kian hari diperluas.

Israel menyita tanah rakyat Palestina, menghancurkan rumah-rumahnya dan mengusir penghuninya. Setelah itu, Tel Aviv mendirikan pemukiman-pemukiman baru untuk warga Zionis, yang datang dari berbagai negara dunia.

Setelah pendudukan Tepi Barat dan kota al-Quds oleh Israel pada tahun 1967, lebih dari 450 pemukiman Zionis dibangun di daerah ini, dan sekitar 650.000 warga Zionis tinggal di pemukiman ilegal ini.

Baru-baru ini, sebagai kelanjutan dari kebijakan ini, Dewan Tinggi Perencanaan dan Pembangunan yang berafiliasi dengan militer Israel menyetujui pembangunan 5.623 unit rumah ilegal di Tepi Barat.

Keputusan untuk membangun unit-unit rumah baru diambil saat Dewan Keamanan PBB pada Desember 2016 telah mengesahkan resolusi 2334 yang mengecam pembangunan pemukiman Zionis dan menyerukan agar dihentikan.

Baru-baru ini, dalam sebuah laporan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta kabinet rezim Zionis untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemukiman Zionis. Dia menyatakan bahwa semua pemukiman di Tepi Barat pendudukan, termasuk al-Quds Timur, adalah ilegal.

Namun, setelah kecaman Guterres, rezim Zionis justru memutuskan untuk membangun 5.623 unit rumah baru. Negara-negara yang menormalkan hubungan dengan rezim Zionis juga mengutuk keputusan Israel itu.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa pembangunan pemukiman ilegal yang telah melampaui 13.000 unit rumah sejak awal tahun dan mencetak rekor baru, secara serius telah merusak fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa rezim Zionis harus segera menghentikan rencananya untuk membangun pemukiman baru yang melanggar hak-hak warga Palestina.

Tampaknya ada tiga faktor yang menjadi alasan penekanan rezim Zionis terhadap kelanjutan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal. Faktor pertama adalah pembangunan pemukiman adalah strategi terpenting rezim ini terhadap Palestina.

Kabinet-kabinet rezim pendudukan al-Quds di semua periode memiliki kebijaakan serupa. Mereka mengejar dan melanjutkan pembangunan pemukiman baru tanpa menghiraukan kecaman dari pihak manapun, bahkan tidak peduli terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Faktor kedua terkait dengan kebijakan-kebijakan kekuatan besar. Meskipun kekuatan-kekuatan besar seperti Eropa dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan tentang kelanjutan pembangunan pemukiman Zionis, namun mereka tidak mengambil tindakan serius untuk menghentikan kejahatan itu. Jadi, kelanjutan pembangunan pemukiman Zionis dilakukan dengan lampu hijau kekuatan-kekuatan Barat.

Faktor ketiga terkait dengan kondisi saat ini di tanah pendudukan. Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan kabinetnya berada di bawah tekanan internal yang parah, dan selama 25 minggu berturut-turut, ratusan ribu warga Israel memprotes kebijakan kabinetnya.

Selain itu, perang yang dilakukan oleh kabinet Netanyahu terhadap Palestina tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, Netanyahu setuju untuk membangun pemukiman baru untuk menutupi kegagalan militer Israel, memulihkan keamanan di Tel Aviv dan untuk memuaskan warga Zionis. (RA)